PENGUNJUNGA YANG BAIK HATI, SILAHKAN KUNJUNGI IKLAN KAMI, SIAPA TAU ANDA BERMINT

Tuesday, 5 October 2010

KARYA ILMIAH ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

SKRIPSI


ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MANOKWARI


THE ANALYSE PERFORMANCE ON DUTY AREA EARNINGS OF IN MAKE-UP OF ORIGINAL EARNINGS OF AREA OF
MANOKWARI REGENCY.



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana



OLEH :

HANA SELFIANA BOSEREN

12331344602458













PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MAH-EISA MANOKWARI
2008

LEMBAR PERSETUJUAN



JUDUL : ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MANOKWARI


NAMA : HANA SELFIANA BOSEREN

NPM : 12331344602458

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN KEUANGAN

PERGURUAN TINGGI : SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) MAH-EISA MANOKWARI













Telah Disetujui Oleh :


Pembimbing I





......................................... Pembimbing II





IRMA LEPANG, SE


ABSTRAK



HANA SELFIANA BOSEREN, Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari.
(Dibimbing Oleh ............................................dan Irma Lepang).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan kinerja Dinas Pendapatan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif, dan teknik pengumpulan data yaitu teknik kepustakaan dan wawancara, serta teknik analis adalah Deskriftif Kualitatif.

Berdasarkan hasil Analisis Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah selama 6 tahun terakhir dari tahun 2000 sampai 2005 sebesar 167,16% - 31,09% sedangkan Analisis Perkembangan Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah selama 6 tahun terakhir dari tahun 2000 sampai dengan 2005 sebesar 209,40% - 409,99%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan sedangkan penerimaan retribusi mengalami peningkatan. Melihat hal itu maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah dinilai belum efektif, sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak.





















ABTRACT



HANA SELFIANA BOSEREN, Analyse The Performance On Duty Area Earnings [of] In Original Earnings [of] Area of Regency Manokwari
(Guided By ............................................ and Irma Lepang).

This Research Target is to know the performance effectiveness On duty area Earnings in make-up of original earnings of area.

Research method used by is qualitative and quantitative, and technique of data collecting that is bibliography technique and interview, and also analyst technique is Deskriftif Qualitative.

Pursuant to result Analyse the Growth of Goals and Realization of Acceptance of Area Iease of during 6 the last year from year 2000 until 2005 equal to 167,16 - 31,09% while Analysis of Growth of Goals and realization of acceptance of area retribution of during 6 the last year from year 2000 up to 2005 equal to 209,40 - 409,99%. This matter indicate that the Iease acceptance experience of the degradation of while retribution acceptance experience of the improvement. See that matter hence can be said that by a performance On duty Area Earnings assessed by not yet effective, so that hypothesis in this research is refused.





















PRAKATA



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis mengangkat judul Yaitu : “Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari”.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapakan terima kasih sebanyak – banyaknya kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik dari segi moril maupun materil sehingga penulis dapat menyusun penelitian ini dengan baik dan tepat waktu. Dan ucapan terima kasih ini penulis menyampaikan kepada :
1. Bapak A.H. Taran, SE.MM selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mah-Eisa Manokwari.
2. Para Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mah-Eisa Manokwari, terutama kepada Bapak Robert K.R. Hammar, SH.MH selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
3. Bapak Y.Heri Saptomo, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan STIE Mah-Eisa Manokwari.
4. .................................selaku pembimbing I dan Ibu Irma Lepang SE selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Papa dan Mama tercinta yang selalu mendoakan penulis dari awal perkuliahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu penulisan dalam rangka penelitian ini.
7. Buat semua rekan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang banyak memberikan dorongan semangat serta dukungannya.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga segala bantuan dukungan yang diberikan kiranya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalasnya.

Manokwari, Januari 2008

Penulis













DAFTAR ISI



Halaman
PRAKATA v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Manfaat Penelitian 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengelolaan 4
B. Pendapatan 11
C. Keuangan Daerah 16
D. Pendapatan Asli Daerah 24
E. Peraturan-peraturan yang Berlaku 31
F. Hipotesis 31

BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 32
B. Jenis dan Sumber Data 32
C. Metode Pengumpulan Data 32
D. Metode Analisis 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 34
B. Penerimaan Pajak dan Retribusi pada Kas Daerah 34
C. Interprestasi Hasil Penelitian 41


BAB V PENUTUP
A. Simpulan 42
B. Saran 42

DAFTAR PUSTAKA 43

DAFTAR TABEL



Nomor Halaman

1. Laporan Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan
Pajak Daerah Selama 6 Tahun (2000 sampai dengan 2005) 34

2. Laporan Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan
Retribusi Daerah Selama 6 Tahun (2000 sampai dengan 2005) 38

















BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pengertian pemerintahan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menuntut pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat.
Secara konkrit pengaturan itu dilakukan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentanang perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah. Hal ini tentu berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di masa Orde Baru pengaturan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, tetapi belum memberikan kepastian tentang kewenangan dan perimbangan keuangan kepada daerah dan adanya kekuasaan yang terpusat pada pemerintah.
Pengertian Pemerintah Daerah di sini adalah Kepala Daerah atau DPRD, memberikan arti bahwa tidak ada pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif. Apalagi Bupati atau Walikota juga merupakan kepala wilayah yang merupakan wakil Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I di daerah. Berarti seorang kepala daerah adalah juga kepala wilayah (Bupati atau Walikota).
Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, konsekwensinya adalah membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan sistem Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan sumber-sumber pembiayaan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Hal ini dapat dilihat konsep Otonomi Daerah itu sendiri, dimana segala kcwenangan yang dulunya dipegang atau dikendalikan o1eh pusat diserahkan penuh ke daerah. Dengan demikian daerah harus mampu rumah tangganya sendiri, maka untuk mewujudkan atau menampakkan kemampuan daerah diperlukan adanya Sumber-sumber pendapatan daerah serta manajemen keuangan daerah yang baik dan mantap, sehingga dapat mengatur sumber-sumber dana yang diperolehnya untuk membangun serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Jelaslah bahwa manajemen keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang program pembangunan daerah, baik secara fisik maupun pembangunan secara material serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan data empiris yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang diteliti adalaha “Apakah kinerja Dinas Pendapatan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah sudah efektif.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan kinerja Dinas Pendapatan daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan informasi bagi objek penelitian dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Sebagai bahan acuan atau bahan referensi penelitian selanjutnya bagi pihak yang membutuhkannya.





BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan
Tedjasutisna Ating ( 1994: 46 ), Pengelolaan dapat diartikan sebagai berikut :
1. Proses,cara, perbuatan mengelola
2. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi
3. Proses yang memberikan semua pengawasan pada semua hal yang terlibat dipelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
Untuk menjabarkan pengetrtian tersebut dapat diuraikan pada prinsip dasar dalam pengelolaan usaha bisnis. Menrangkan bahwa prinsip dasar dalam pengelolaan usaha bisnis adalanmenjalankan tindakan dan perbuatan-perbuatan usaha untuk maju, diantaranya :
1. Perencanaan :
a. Memilih bidang usaha yang paling menguntunkan
b. Memperdagangkan produk yang paling dibutuhkan dan diinginkan konsumen.
2. Percaya kepada diri sendiri :
a. Kemampuan dalam menyusun rencana usaha
b. Tidak memiliki sikap dan sifat negatif
c. Mempunyai keyakinan untuk keberhasilan dalam usaha.
3. Berbuat jujur :
a. Terhadap diri dendiri
b. Terhadap Orang lain
c. Terhadap tujuan hidup sebenarnya
4. Penuh keberanian :
a. Berani karna ada bakat
b. Berani karena ada kegairahan dan semangat kerja dalam usaha
5. Intropeksi :
a. Berbuat baik secara wajar
b. Berbuat dan bertindal untuk kepentingan usaha
c. Disiplin untuk maju
6. Kepribadian :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Menjunjung adat istiadat setempat
c. Berkomunikasi dan berorganisasi
d. Bekerja sama dengan relasi.
Penjabaran pengelolaan diatas sangat erat hubungannya dengan kewiraswastaan, yaitu untuk memotivasi pengelola dalam membangkitkan minat berwiraswasta.
Membangkitkan minat wiraswasta dibutuhkan pemahaman keberhasilan yang hendak dicapai bagi pengelola. Nursyam ( 1992:72 ), keberhasilan adalah suatu perrnyataan adanya penyesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dan asil yagn dapat dicapai. Rencana adalah merupakan suatu perumusan kemauan dan keinginan yang hendak dicapai menurut cara dan batas waktu tertentu.

Letak keberhasilan seseorang antara lain akan ditentukan oleh :
a. Melalui diri sendiri, yaitu berusaha untuk diri sendiri. Mereka tidak bersedia dipekerjakan oleh siapapun. Orang in menginginkan kebebasan usah, mereka tidak tergantung pada siapapun. Mereka berkeinginan untuk menciptakan keinginan sendiri dan membentuk masa depan sendiri, bersedia menerima tanggungjawab dan resiko sendiri.
b. Melalui kerja sama dengan orang lain, yaitu mereka yang bekerja dengan orang lain atau bersam-sama orang lain. Atas kerja sama ini kereka mendapat hasil dan membaginya bersama pula. Demikian makelar komisiioner, engkulak, tenaga ahli, penasehat perusahaan dan sebagainya.
c. Sebagai karyawan,yaitu bekerja pada orang lain untuk kepentingan orang lain dengan mendapat gaji. Mereka senang bekerja dan makan gaji pada orang lain. Merekan tidak bersedia memikul resiko sendiri. Orang ini berkeinginan mendapatkan penghasilan tetap. Untuk memperlihatkan kesetiaannya dan kemampuanya kepdada majikan.
d. Dengan memperolehnya melalui orang lain, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan untuk orang lain semata-mat sebagai perkerja. Mereka ini tidak bersedia menerima rugi dan tidak mau dirugikan. Mereka semat-mata mementingkan gaji dan dapat diterima pada waktunya.
Dari uraian diatas bahwa pengelolaan yang memiliki tujuan mendapatkan penghasilan dan senantiasa akan meningkatkan penghasilannya, maka erat sekali kaitannya dengan manajemen. Dalam prinsip umum manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol, ada empat belas prinsip-prinsip umum manajeman yaitu :
1. Pembagian kerja
Adanya pembagian kerja dalam melaksanakan tugas-tugas; maka tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, diperlukan adanya wewenang kekuasaan untuk bertindak dengan diharuskan pula mempertanggungjawabkan segala kerja atau tugas yang telah dikemukakan kepada pemberi kekuasan.
2. Disiplin
Bahwa respek terhadap perjanjian-perjanjian yang menghendaki adanya kepatuhan terhadap perintah maupun peraturan-peraturan dalam pelaksanaanya, energi dan hormat.
3. Kesatuan perintah
Demi kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pegawai jangan menerima tugas atau perintah dari pelbagai pihak, sehingga jadi simpan siur dan hal ini membingunkan pegawai.

4. Kesatuan Pengarahan
Setiap golongan kegiatan yang bertujuan sama harus mempunyai satu kepala dan satu rencana. Unit-unit yang fungsinya hampir sama harus dikoordinasikan.
5. Mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan umum
Setipa usaha berjalan sesuai dengan rencana, maka setiap anggota / karyawan harus menyampingkan kepentingan pribadinya dan mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan seluruh pegawai / katyawan.
6. Penggaji pegawai
Pembayaran gaji atau upah para pegawai haruslah adil dan memberi kepuasan sebanyak mungkin kepadanya dan juga majikannya.
7. Pemusatan
Tugas dapat dilaksanakan dengan tidak terjadi simpang siur tanggungjawabnya.
Pengelolaan adalah semua kegiatan yang menghasilkan produk akhir termasuk pengumpulan,pengangkutan, pengawetan,penyimpanan, dan distribusi yang diuraikan sebagai berikut :
1. Produksi hasil perikanan adalah Ikan termasuk Biota perairan lainnya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadaikan produk akhir berupa Ikan segar, Ikan beku dan olahan lainya yang digunakan untuk konsumsi masyarakat.
2. Pengumpulan adalah kegiatan mencari,menangkap, mengambil, dari sumber daya alam perairan atau perikanan.
3. Pengangkutan adalah kegaitan mengangkut, barang atau hasil penangkapan/pengumpulan dari suatu tempat atau suatu daerah ke daerah lain dengan menggunakan alat transportasi laut (perahu/bodi) dan tansportasi lainnya yang dibutuhkan.
4. Pengawetan adalah kegiatan menyimpan hasil tangkapan kedalam peti pendingin (coolbox) unutk dibekukan agar tidak rusak dan dapat bertahan dalam beberapa waktu.
5. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan kedalam gudang atau tempat yang sudah ditentukan atau merupakan kegiatan pergudangan (logistik).dan
6. Distribusi adalah kegiatan akhir dari suatu proses pengolaan yaitu menyalurkan, mendisribusikan hasil produksi ke publik atau konsumen selaku pengguna atau pemakai (pemesan) produk tersebut.
Halim A. (2004: 69) Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai mobilisasi sumber-sumber keuangang yang dimiliki oleh suatu daerah. Sistim keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut:
1. Pengelolaan (optimallisasi dan/atau penyeimbangan ) Seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh Badan Eksekutif dan Badan Legislatif, dilaksanakan oleh Badan eksekutif,serta diawasi oleh Badan Legislatif dan seluruh komponen masyarakat Daerah.

3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif.
5. Dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas.
Sehubungan dengan itu maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang opitmal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-undang nomor 22 Tahun 1999, tentang pemerintah daerah junto pasal 3 Undang-undang nomor 25 Tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah menyetakan bahwa sumber pendapatan / penerimaan Daerah terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
d. Dana perimbangan
2. Pinjaman Daerah dan
3. Lain-lain Penerimaan daerah yang sah.
Berdasarkan ketentuan peraturan pemerinth pasal 1ayat 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggunajawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengeolaan keuangan daerah. Kemudian pada ayat (2) menyatakan selaku pejabat pemegaang kekuasaan umum pengelolaan keungan daerah.

B. Pendapatan
Menurut Subardi (2004 : 21), pendapatan adalah penghasilan pada saat realisasi transaksi pertukaran. Pendapatan para usahawan adalah jumlah uang tunai yang diterima oleh pengusaha yang merupakan balas jasa dalam melakukan proses usaha, pendapatan pengusaha diperoleh dari pendapatan pengusaha itu sendiri. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan selama batas waktu tertentu yang dinilai dengan uang atas dasar harga yang berlaku. Pendapatan ada beberapa jenis yaitu : pendapatan berupa uang yang diterima sebagai balas jasa. Pendapatan merupakan imbalan jasa atas penyerahan faktor produksi, tenaga kerja dan modal oleh rumah tangga dalam proses produksi atas barang dan jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.
Selanjutnya Pappas (2002 : 63), mengemukakan bahwa jumlah barang dan jasa yang dihasilkan selama batas waktu tertentu yang dinilai dengan uang, dapat diartikan sebagai pendapatan.
Menurut Siahaan (2002 : 70), pendapatan diartikan sebagai jumalh penghasilan yang diperoleh dari hasil kekayaan dan juga pendapat diartikan sebagai jumlah nilai yaitu harga pasar dan keseluruhan yang dihasilkan pada setiap hari, minggu, bulan dan tahun.
Sedangkan Verron (2004 : 71), pendapatan atau kadang disebut penghasilan adalah hasil yang diperoleh dari hasil penjualan atau hasil penyerahan jasa dan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. Laba adalah sama denga pendapatan.
Menurut Kam dalam Suryana (2003 : 110), pendapatan adalah kenaikan kotor dalam jumlah atau nilai aktiva dan modal, dan biasanya kenaikan tersebut berwujud aliran kas masuk ke unit usaha. Aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat penciptaan melalui produk dan penjualan serta pelayanan. Konsep dasar pendapatan pada dasarnya adalah suatu proses mengenai arus penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu.
Kemudian Fress dalam Suryana (2003 : 10), pendapatan adalah dihitung dari jumlah yang dibebankan kepada pembeli atau konsumen atau pelanggan untuk barang-barang atau jasa-jasanya diserahkan atau diberikan.
Menurut Zak.B. dalam Suryana (2003 : 10), pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyelenggaraan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama suatu periode tertentu. Dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan ialah jumlah kas atau ekuivalen yang diterima dari transaksi penjualan atau pelayanan dengan pihak lain.
Menurut Soehardi dalam Suryana (2003 : 10), pendapatan atau penghasilan adalah kebalikan dari biaya. Tiap kali memperoleh penghasilan atau pendapatan tentunya disertai dengan wujud penerimaan benda, harta kekayaan kalau tidak dengan mengakibatkan pertambahan dari aktiva, apabila pertambahan itu dari aktiva, apakah mungkin pertambahan itu ke dalam kas, tagihan, wesel ataupun hak.
Selanjutnya Stanto (2004 : 61), hasil penjualan adalah pendapatan yang diterima oleh para penjual dari pembayaran atas barang yang dibeli oleh konsumen. Selanjutnya ia mengemukakan juga bahwa pendapatan adalah merupakan harga dari hasil penjualan jasa atau faktor-faktor produksi dari faktor rumah tangga kepada sektor usaha atau dengan kata lain pendapatan adalah balas jasa yang diterima melalui faktor produksi (input) yang digunakan dalam proses produksi atas barang dan jasa dengan cara menyewakan.
Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) (2005 : 102), pendapatan adalahy seluruh hasil yang didapat oleh setiap rumah tangga atas balas jasa dan faktor-faktor produksi yang dinyatakan dalam bentuk rupiah.
Menurut FASB SFAC No. 6 pendapatan adalah penekanan pada arus masuk penambahan lain atas aktiva suati antitas atau penyelesaian kewajiban-kewajiban atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pembelian jasa atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi inti. Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan adalah suatu keberhasilan manajer, investor dan kreditor yang menggunakannya untuk mengevaluasi prospek perusahaan di masa yang akan datang, oleh karena itu salah satu bagian terpenting dalam proses akuntansi adalah penentuan, pengukuran dan pengakuan. Pendapatan serta pengukuran pencatatan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan, dan juga memberikan pemahaman lain bahwa pendapatan adalah arus masuk atau menambah hal lain atas harta suatu kesatuan atau penyelesaian suatu kewajiban selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang dan jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama perusahaan tersebut.
Menurut PSAK No. 23 Ikatan Akuntansi Indonesia (1996 : 23. 3), pendapatan adalah araus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang tibul dari aktiva normal parusahaan selama satu periode, bila arus itu masuk mengakibatkan kenaikan akuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman moda. Pendapatan merupakan hal yang penting dalam laporan keuangan dan mempunyai kegunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pedapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, baik itu untuk keputusan membayar deviden, keputusan investasi dan keputusan-keputusan penting lainnya.
Menurut Hukum Pajak, latar belakang timbulnya pendapatan bagi negara adalah timbul akibat adanya hak dan kewajiban pemerintah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 (1995 : 26) tentang pajak penghasilan (PPh), pendapatan atau penghasilan dirumuskan sebagai berikut : “yang menjadi objek adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapu”.
Kemidian Racbini (2004 : 22), pendapatan adalah laba atau keuntungna yang relevan di dapat dari hasil pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan. Pengorbanan ekonomis adalah segala harta dan kekayaan lainnya yang disertai dengan uang serta diri pribadi atau badan. Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam jumlah atau nilai aktiva dan modal.
Pengertian pendapatan yang telah diungkapkan oleh Winardi (1999 : 245), pendapatan merupakan hasil berupa uang atau materil lainnya yang dicapai dan penggunaan jasa-jasa manusia secara bebas.
Berusaha sebagai kegiatan untuk memperoleh hasil dan pada akhirnya aakn dinilai melalui biaya yang dilakukan dan penerimaan yang diperoleh. Selisih keduanya merupakan pendapatan dari pada pengusaha tersebut. Pendapatan pengusaha adalah seluruh penghasilan yang diperoleh setiap individu atas balas jasa yang diserahkannya dan dinyatakan dalam rupiah. Sedangkan mekanisme produksi pendapatan diartikan sebagai upah atau gaji yang diperoleh seseorang sebagai imbalan terhadap penggunaan sumber daya dalam proses barang dan jasa. Pendapatan merupakan hasil dari jumlah produk yang dihasilkan di kalikan dengan dengan produk, yang kemudian dikurangi dengan biaya setelah dikeluarkan Karta Sapoetra (1999 : 39).


C. Keuangan Daerah
Menurut Suad Husman Pudji Astuti, Manajemen Keuangan adalah suatu bidang pengetahuan yang menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan.
Menurut Drs. R. Agus bahwa Manajemen Keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan, dimana di dalam bidang itu dapat memaksimalkan pemegang saham.
Sedangkan menurut Abdul Halim, manajemen keuangan daerah adalah suatu bidang yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dengan demikian penulis berasumsi bahwa manajemen keuangan daerah adalah suatu ilmu pengetahuan yang menyangkut tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Sedangkan keuangan daerah sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan anggaran dan belanja daerah.
1. Pokok-pokok Keuangan Daerah
Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan pemisahan karena merupakan suatu kesatuan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1999 secara khusus telah menetapkan landasan dalam penataan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, antara lain keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut :
a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah.
b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut.
c. Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masarakat.
Azas Umum Pengelolaan Daerah
a. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatiakan azas keadilan dan kepatutan.
b. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.
c. Tahun Fiskal APBD sama dengan Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
d. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan.
e. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, dilaksanakan melalui kas daerah.
2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Keuangan Tahun Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari
a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah
c. Pembiayaan

a. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
Pendapatan daerah dirinci menurut :
Ø Kelompok pendapatan, meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain.
Ø Pendapatan daerah dapat dihitung dengan rumus
Peade + PBB
b. Belanja Daerah
Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
Belanja daerah dirinci menurut
Ø Organisasi, yaitu suatu kesatuan pengguna anggaran, seperti :DPRD, Kepala Daerah dan lain-lain.
Ø Fungsi, Misalnya : Pendidikan dan Kesehatan
Ø Jenis Belanja, Misalnya : Belanja pegawai dan lain-lain. Belanja Daerah dapat dihitung dengan rumus
Jumlah Pengeluaran Daerah Rata – Rata
Jumlah Daerah
c. Pembiayaan
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menuntut selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
Pembiayaan dapat dihitung dengan rumus
Jumlah Pendapatan Daerah x Jumlah Pembelanjaan Daerah

3. Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
Untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan daerah, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD mengenai :
a. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam praktek pengelolaan keuangan.
b. Kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan.
Laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut dinyatakan dalam satu bentuk laporan.
Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah terdiri atas :
1. Laporan Perhitungan APBD
2. Nota Perhitungan APBD
Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan serta keuangan daerah mencakup antara lain :
a. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran.
b. Kinerja pelayanan yang dicapai.
c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan serta belanja modal.
d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD
e. Posisi dan cadangan.
4. Pengawas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengawas pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :
a. Pengawasan Internal
Pengawasan internal ini bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektifitas dan kehematan dalam pengelolaan keuangan daerah.
b. Pemeriksaan Keuangan Daerah
Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Upaya Peningkatan Efektifitas Pengawasan Fungsional di Daerah
Beberapa hambatan ataupun kendala yang dihadapi oleh daerah terutama dalam rangka pelaksanaannya, maka perlu adanya upaya-upaya penyempurnaan di lingkungan tugas aparat pengawas fungsional di daerah antara lain :
a. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) harus segera meningkatkan kesan sebagai lembaga tertutup.
b. Perlunya peningkatan kualitas SDM melalui pemberian kesempatan seluas kepada para aparat untuk memperoleh diklat professional tambahan serta rektrutmen pegawai aparat pengawas berbagai bidang disiplin ilmu.
c. Perlu intensif bagi para aparat pengawas yang bekerja secara professional dengan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berkualitas serta pemberian tunjangan yang memadai.
d. Perlu adanya performance indikator yang memadai sebagai dasar untuk mengukur kinerja pemerintah, sehingga apabila sudah ada kriteria kinerja yang harus dicapai akan memudahkan pengauditan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.
6. Keuangan Daerah sebagai salah sate sarana pertanggung jawaban pemerintah daerah.
Beberapa hal yang harus dicatat untuk menunjukkan berapa muatan tugas dari dewan yang berkembang secara ekstentif dari penerapan paradigma baru antara lain :
a. Sehubungan dengan perubahan menjadi horizontal accountibilit bagi dewan secara langsung ada perbuatan dari peran validasi menjadi peran executing dengan perubahan tersebut mengharuskan adanya proses checking. Demikian pula dikembangkannya laporan keuangan daerah yag wajib dilengkapi dengan laporan aliran kas dan neraca daerah.
b. Sehubungan dengan perubahan dari tradisional budget menjadi permance budget, maka mengharuskan adanya perencanaan sasaran yang disepakati.
c. Dari pengendalian dan audit keuangan ke pengendalian dan audit keuangan dan kinerja.
Proses audit secara sehat atas laporan keuangan daerah selama ini sebenarnya belum dilaksanakan, audit oleh lembaga pengawasan maupun audit oleh eksternal kantor dewan khusus sehubungan dengan audit keuangan ini walaupun kata akhir atas penerimaan maupun penolakan laporan keuangan daerah ini dan pada pihak dewan, namun pada dasarnya dewan memerlukan hasil audit yang dilakukan oleh instansi-instansi untuk tugas ini.
Demikian pula dengan diperluasnya laporan keuangan dari sebatas APBD menjadi APBN dan laporan aliran kas serta neraca daerah secara sangat berarti akan merupakan perluasan muatan tugas yang tidak sedikit.
Atas dasar konsep-konsep tersebut dewan harus mewakili stakeholder yaitu masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah agar selalu memperhatikan setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggung jawabkan kepada public, artinya APBD harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan atas tugas-tugas dimaksud dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain APBD harus mampu mencerminkan kebutuhan rill masyarakat daerah dan dengan kerangka kebijakan nasional atas prinsip negara kesatuan.
Rangkaian tugas dewan khusus yang berkaitan dengan
pembahasan masalah anggaran adalah :
a. Pembahasan dan penetapan APBD dibahas ditingkat fraksi, tingkat komisi dan panitia anggaran dengan masa pembahasan 1 bulan.
b. Pembahasan perubahan APBD, dibahas ditingkat fraksi, tingkat komisi dan panitia anggaran dengan masa pembahasan 1 bulan.
c. Pembahasan perhitungan anggaran dibahas ditingkat fraksi, tingkat komisi dan panitia anggaran.

7. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dapat dilihat dari Pendapatan dan Belanja.
Ø Pendapatan dibagi kedalam bagian-bagian  bagian dibagi ke dalam pos  pos dibagi menjadi ayat.
Ø Sisi belanja dapat dibagi menjadi  belanja rutin dan pembangunan  belanja rutin dibagi dalam bagian  bagian dibagi dalam pasal.
Ø Belanja pembangunan dibagi kedalam sektor  sektor dibagi kedalam sub sektor  ke dalam program  ke dalam proyek kegiatan.

D. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan potensial bagi daerah untuk memperoleh dana pembangunan dan belanja daerah. Pendapatan Asli daerah adalah bentuk penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dimana pemungutannya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku (peraturan daerah). Dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengelolah sumber peneriman tersebut, maka akan membawa dampak terhadap semakin berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat.
Karena daerah sendiri telah memiliki pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai program pembangunan, dimana pada dasarnya telah ditunjang oleh hasil perusahaan daerah, pajak daerah sebagai sumber penerimaan.
Menurut Safaat Widjajabrata, (1999:48) Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, menyusul Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang menyatakan bahwa Sumber Pendapatan asli Daerah terdiri dari :
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dengan Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah LainYang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dijelaskan pendapatan asli daerah merupakan penjumlahan pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos bagian BUMN, pos perekonomian dinas-dinas dan pos perekonomian lain-lain.
Menurut Undang-undang Otonomi Daerah 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa penerimaan dalam desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan, dimana Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam buku manual Administrasi Keuangan Daerah 1A dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diurus dan diusahakan oleh daerah sendiri.Undang-undang Otonomi Daerah (2006:304) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Menurut Siahaan (2005:15), Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu , pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan. Sedangkan menurut Yani (2002:34) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut beredasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

1. Pajak Daerah
Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang,dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa secara langsung dapat ditunjuk.
Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah (Propinsi, kabupaten/kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkan pajak daerah menurut Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2000, Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang siembang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang belaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Menurut M.Suparmoko (2000 : 143) yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib badan-badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan/ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Menurut R.Soemitro (1997 : 8) yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang ( dapat dipaksakan ), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.
a. bahwa perpindahan atau penyerahan iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
b. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajaka tidak berdasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
c. Tidak ada jasa timbal ( tegen prestasi) yang dapat ditunjuk,artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.
2. Retribusi Daerah
Menurut R.Sutarno (1996:186) yang menyatakan bahwa retribusi merupakan suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah atau lembaga lainnya sehubungan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langs ung dan nyata kepada pihak yang melakukan pembayaran, dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang secara langsung diterima dengan adanya pembayaran tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus nyata dilakukan daerah, karena lapangan retribusi daerah merupakan suatu potensi menjanjikan bilamana daerah tersebut mengelola dan mampu menyediakan jasa dan fasilitas yang dapat diberikan kepada masyarakat. Disamping itu, daerah mengelola serta memberdayakan aparaturnya untuk mencari sumber penerimaan potensial untuk dikembangkan. Hal ini untuk membuktikan bahwa didalam penyediaan jasa maupun fasilitas lain kepada masyarakat dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya. Pelayanan tersebut akan memberi arti penting bagi daerah didalam mencari sumber pendapatan melalui retribusi, karena pengguna akan menyadari tanggung jawabnya untuk membayar jasa setelah menikmati fasilitas yang telah disediakan.
Setiap penyelenggaraan sistim pemerintahan dilaksanakan dengan konsekuensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud nyata pemerintah memberikan pelayanan jasa maupun menyediakan fasilitas yang digunakan masyarakat didasari pertimbangan akan menjadi sumber pendapatan daerah atas penggunaan jasa maupun fasilitas publik tersebut. Dengan menarik retribusi dari pemanfaatan itu, penerimaan yang diperoleh selanjutnya mengisi kas daerah dan dikelola untuk membiayai pembangunan.
Retribusi kini mempunyai peran penting pada peningkatan pendapatan asli daerah, selain sumber pendapatan menurut potensi daerah. Kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan didaerah tidak sepenuhnya lagi bergantung kepada pemerintah pusat atau daerah hanya mengharap subsidi negara. Retribusi daerah merupakan suatu penerimaan potensial bagi daerah untuk menunjang pembangunan. Berdasarkan asumsi itu daerah harus lebih proaktif didalam segala upaya untuk mencari sumber penerimaan yang dapat memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah melalui berbagai sector :
3. Perusahaan Daerah
Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang penyelemggaraan dan pembinaannya sepenuhnya dilakukahn oleh daerah menurut peraturan peundang-undangan dengan berpedoman pada asas ekonomi seperti perusahaan da;am pengelolahan manajemen umumnya. Hasil perusahaan daerah adalah profit/keuntungan bersih perusahaan berupa dana pembangunan dan bagian untuk Anggaran Belanja Daerah yang mengisi kas daerah, baik itu perusahaan yang modal yang seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari kekayaan yang tidak dapat dipisahkan. Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolahan, maka sifat perusahaan daerah adalah memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum serta mengembangkan perekonomian daerah. Hal ini mendorong daerah untuk dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan daerah agar mengembangkan sistem kerjanya, sehingga terciptanya peluang dalam mengelola sumber penerimaan yang mempunyai kontribusi bagi pendapatan asli daerah. (Dirjen Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, 2001:39).
Menurut Nick Devas(1997:79) ada 3 (tiga) peranan penting bagi pemerintahan daerah mendirikan atau membentuk perusahaan daerah.
a). Untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan ekonomi daerah.
b). Dianggap cara yang efisiensi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat.
c). Untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintahan daerah’if4 .
d). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Menurut Dirjen Pemerintah umum dan Otonomi Daerah (Dirjen PUOD) yang dimaksud dengan penerimaan lain-lain adalah pendapat yang tidak termasuk kedalam jenis-jenis pajak, retribusi daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan fungsi pelayanan dari pada tujuan peningkatan penerimaan pemerintah daerah. Sesuai dengan penjelasan dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa lain-lain Pendapatan Asli Daerah, yang sah antara lain hasil-hasil penjualan asset daerah jasa giro. Pelaksanaan dari kedua Undang-undang tersebut memberikan manfaat bagi daerah, untuk menyiapkan daerahnya dalam mengoptimalkan seluruh sumber daya agar mendorong pembangunan.

E. Peraturan-Peraturan Yang Berlaku
Era undang-undang No. 22 tahun 1999. Pada era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan mengenai Manajemen Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
• UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
• UU No. 25 Tahun 1999 tentanp, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
• UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
• Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
• Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

F. Hipotesis
Untuk menjawab masalah tersebut diatas, maka jawaban sementara adalah diduga pelaksanaan kinerja Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sudah efektif.



B A B III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktij Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari selama 1 bulan.

B. Jenis dan Sumber Data
Sumber data berupa :
1. Data Kuantitatif
Data yang diperoleh dalam bentuk angka berupa laporan-laporan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data Kualitatif
Data yang diperoleh dalam bentuk tulisan berupa gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari.

C. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut :
1. Study Kepustakaan
Data diperoleh dengan cara membaca serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku, literature, buku makalah, hasil seminar dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.
2. Wawancara
Data diperoleh dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan menggunakan wawancara.

D. Metode Analisis
Untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan di atas maka digunakan metode analisis Deskriftif Kualitatif.











BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
Tempat kerja yang menjadi tempat penelitian bagi penulis yaitu Instansi Dinas Pendapatan Daerah Manokwari yang terletak di jalan Sujarwo Condronegoro, SH. Untuk memberi gambaran tentang Instansi tersebut secara ringkas akan penulis uraikan sejarah struktur organisasi dan tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah Manokwari.
1. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah
Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manokwari didirikan pada tahun 1976 dan terletak di jalan Sujarwo Condronegoro, SH. Dinas Pendapatan Daerah Manokwari merupakan peningkatan dan seksi Pendapatan Daerah pada Sub Direktorat Keuangan Sekretaris Wilayah Daerah.
B. Penerimaan Pajan Dan Retribusi Pada Kas Daerah
Tabel 1.
Laporan Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Selama 6 Tahun (2000 sampai dengan 2005)
Tahun Target Realisasi Selisih Realisasi atas Target Perubahan Penerimaan dari Tahun 2000 s/d 2005 %
Naik/Turun
2000 195.716.000,00 1.139.261.841,50 943.545.841,50 Tahun Awal -
2001 245.000.000,00 2.765.804.077,525 2.520.804.077,25 1.577.258.235,75 167,16
2002 565.500.000,00 658.165.662,00 95.665.662,00 (2.425.138.415,25) (96,20)
2003 1.229.108.000,00 1.255.273.864,00 26.165.864,00 (69.499.798,00) (72,65)
2004 820.000.000,00 1.232.601.215,00 412.601.215,00 368.435.351,00 14,77
2005 1.404.000.000,00 1.944.888.944,00 540.888.944,00 128.287.729,00 31,09
Total 8.996.004.603,75 13.021.671.603,75
13.021.671.603,75 - -
Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa selang waktu tahun 2001 dan 2000 terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar
Rp. 1.577.258.235,75 (Rp. 2.250.804.077,25 – Rp. 943.545.841,50) atau meningkat sebesar 167,16% (Rp. 1.577.258.235,75 : Rp. 943.545.841,50 x 100%). Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2000 target penerimaan pajak yang direncanakan Rp.195.716.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.1.139.261.841,50 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar
Rp.943.545.841,50 dan pada tahun 2001 target penerimaan pajak yang direncanakan Rp.245.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp.2.765.804.077,25 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp. 2.520.804.077,25. Ini merupakan kenaikan yang cukup tinggi selama enam tahun terakhir. Kenaikan ini dikarenakan DISPENDA terus menerima setoran pajak dari dinas-dinas terkait dan juga para wajib pajak yang membayar langsung ke DISPENDA Berta ditunjang dengan kondisi politik dan ekonomi yang stabil.
Selanjutnya pada tahun 2002 dan tahun 2001 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar Rp. 2.425.138.415,25 (Rp. 95.665.662,00 –
Rp. 2.520.804.077,25) atau berkurang sebesar 96,20% (Rp. 2.425.138.415,25 : Rp. 2.520.804.077,25 x 100%). Penurunan ini disebabkan pada tahun 2001 target penerimaan pajak yang direncanakan Rp. 245.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 2.765.804.077,25 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp. 2.520.804.077,25 dan pada tahun 2002 target penerimaan pajak yang direncanakan
Rp.562.500.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp.658.165.662,00 sehingga selisih realisasi dari target adalah sebesar Rp. 95.665.662,00. Penurunan ini dikarenakan kondisi daerah pada saat itu kurang mendukung karena situasi politik dan ekonomi daerah yang tidak stabil (demo sana sini), sehingga setoran pajak dari dinas-dinas terkait dan wajib pajak terhambat.
Demikian pula tahun 2003 dan tahun 2002 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar Rp. 69.499.798,00 (Rp. 26.165.864,00 – Rp. 95.665.662,00) atau berkurang sebesar 72,65% (Rp. 69.499.798,00 : Rp. 95.665.662, 00 x 100%). Penurunan ini disebabkan pada, tahun 2002 target penerimaan pajak yang direncanakan Rp. 562.500.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 658.165.662,00 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.95.665.662,00 dan pada tahun 2003 target penerimaan pajak yang direncanakan Rp. 1.229.108.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar
Rp. 1.255.273.864,00 sehingga selisih realisasi dari target adalah sebesar
Rp. 26.165.864,00. Penurunan ini dikarenakan kondisi politik dan ekonomi daerah belum stabil, sehingga setoran pajak dari dinas-dinas terkait dan wajib pajak tidak optimal.
Selanjutnya pada tahun 2004 dan tahun 2003 terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp.386.435.351,00 (Rp.412.601.215,00 –
Rp. 26.165.864,00) atau meningkat sebesar 14,77% (Rp. 386.435.351,00 : Rp. 26.165.864,00 x 100%). Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2003 target penerimaan pajak yang direncanakan Rp.1.229.108.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.1.255.273.864,00 sehingga selisih atas target adalah sebesar Rp.26.1653.864,00 dan pada tahun 2004 target penerimaan pajak yang direncanakan Rp.820.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.1.232.601.215,00 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.412.601.215,00. Kenaikan ini dikarenakan DISPENDA terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dan terus membenahi pola manajemennya, sehingga penarikan pajak dari wajib pajak dan dinas-dinas terkait berjalan baik karena kondisi politik dan ekonomi daerah telah membaik.
Demikian pula tahun 2005 dan 2004 terjadi kenaikan penerimaan pajak sebesar Rp. 128.287.729,00 (Rp. 540.888.944,00 – Rp. 412.601.215,00) atau meningkat sebesar 31,09% (Rp. 128.287.729,00 : Rp. 412.601.215,00 x 100%) kenaikan ini disebabkan pada tahun 2004 target penerimaan pajak yang direncanakan Rp.820.000.000,00 sedngkan selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.1.232.601.215,00 dan pada tahun 2005 target penerimaan pajak yang direncanakan Rp.1.404.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.1.944.888.944,00 sehingga selisih realisasi dari target adalah sebesar Rp.540.888.944,00. Kenaikan ini dikarenakan DISPENDA terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait dan terus membenahi pola manajemennya, sehingga penarikan pajak dari wajib pajak dan dinas-dinas terkait berjalan baik karena kondisi politik dan ekonomi daerah baik dan kondusif.
Tabel 2.
Laporan Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Selama 6 Tahun (2000 sampai dengan 2005)
Tahun Target Realisasi Selisih Realisasi atas Target Perubahan Penerimaan dari Tahun 2000 s/d 2005 %
Naik/Turun
2000 550.000.000,00 564.436.316,00 14.436.316,00 Tahun Dasar -
2001 850.000.000,00 894.665.244,00 44.665.244,00 30.228.928,00 209,40
2002 885.880.000,00 1.156.397.911,00 270.517.911,00 225.852.667,00 505,66
2003 1.235.737.000,00 1.258.875.295,00 23.138.295,00 (247.379.616,00) (91,45)
2004 1.361.000.000,00 1.672.465.000,00 311.465.000,00 288.326.705,00 1.146,10
2005 1.468.450.000,00 3.056.900.259,00 1.588.450.259,00 1.276.985.259,00 409,99
Total 6.339.037.000,00 8.603.740.794,00 2.252.673.025,00 - -
Dari tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa selang waktu tahun 2001 dan 2000 terjadi kenaikan penerimaan retribusi sebesar Rp.30.228.928,00 (Rp.44.665.224,00 – Rp.14.436.316,00) atau meningkat sebesar 209,40% (Rp.30.228.928 : Rp.14.436.316,00 x 100%). Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2000 target penerimaan retribusi yang direncanakan Rp.550.000.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.564.436.316,00 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.14.436.316,00 dan pada tahun 2001 target penerimaan retribusi yang direncanakan Rp.850.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.894.665.244,00 sehingga selisih realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp.44.665.244,00. Kenaikan ini disebabkan karena DISPENDA terus membenahi manajemen penagihan dan didukung dengan kondisi politik dan ekonomi yang stabil, sehingga penarikan retribusi dari masyarakat terus meningkat.
Selanjutnya pada tahun 2002 dan tahun 2001 terjadi kenaikan pada penerimaan retribusi sebesar Rp.225.852.667,00 (Rp. 270.547.911,00 – Rp.1.156.397.911,00) atau meningkat sebesar 505,66% (Rp.225.852.667,00 : Rp. 44.665.244,00). Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2001 target penerimaan retribusi yang direncanakan Rp.850.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.894.664.244,00 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.44.665.244,00 dan tahun 2002 target penerimaan retribusi yang direncanakan Rp.885.850.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.1.156.397.911,00 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.270.517.911,00. Kenaikan ini disebabkan karena DISPENDA terus meningkatkan koordinasi baik secara intern maupun ekstern dengan instansi-instansi lain serta terus membenahi manajemen penagihannya walaupun kondisi politik dan ekonomi daerah saat itu kurang stabil, sehingga penarikan retribusi dari masyarakat terus meningkat.
Selanjutnya pada tahun 2003 dan 2002 terjadi penurunan Penerimaan Retribusi sebesar Rp.247.379.616,00 (Rp.23.138.295,00 – Rp.270.547.911,00) atau berkurang sebesar 91,45% (Rp.247.379.616,00 : Rp.270.547.911,00 x 100%). Penurunan ini disebabkan pada tahun 2002 target penerimaan retribusi yang direncanakan Rp.885.880.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp.1.156.397.911,00 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.270.517.911,00 dan tahun 2003 target penerimaan retribusi yang direncanakan adalah sebesar Rp.1.253.737.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.1.258.875.295,00 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.23.138.295,00. Penurunan ini dikarenakan berkurangnya setoran retribusi dan terjadi pergantian pimpinan pada DISPENDA.
Demikian pula tahun 2004 dan tahun 2003 terjadi kenaikan penerimaan retribusi sebesar Rp.288.326.705,00 (Rp. 311.465.000,00 – Rp.23.138.295,00) atau meningkat sebesar 1.246,10% (Rp.288.326.705,00 : Rp.23.138.295,00 x 100%). Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2003 target penerimaan retribusi yang direncanakan Rp.1.235.737.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.23.138.295,00 dan pada tahun 2004 target penerimaan retribusi yang direncanakan Rp.1.361.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.1.672.465.000,00 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.311.465.000,00. Kenaikan ini disebabkan karena. DISPENDA terus membenahi manajemen penagihan dan kondisi politik dan ekonomi yang stabil, sehingga penarikan retribusi dari masyarakat terus meningkat.
Demikian pula tahun 2005 dan 2004 terjadi kenaikan penerimaan retribusi sebesar Rp.1.276.985.259,00 (Rp.1.588.450.259,00 – Rp.311.465.765,00) atau meningkat sebesar 409,99% (Rp.1.276.985.259,00 : Rp.311.465.765,00). Kenaikan ini disebabkan pada tahun 2004 target penerimaan retribusi yang direncanakan Rp.1.361.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.1.672.465.000,00 sehingga selisih realisasi atas target adalah sebesar Rp.311.465.000,00 dan pada tahun 2005 target penerimaan retribusi adalah Rp.1.468.450.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp.3.056.900.259,00 sehingga selisih realisasi dari target adalah sebesar Rp.1.588.550.295,00. Kenaikan ini disebabkan karena. DISPENDA terus meningkatkan koordinasi baik secara intern maupun ekstern dengan instansi¬instansi lain serta terus membenahi manajemen penagihannya dan didukung dengan kondisi politik dan ekonomi daerah stabil, sehingga penarikan retribusi dari masyarakat terns meningkat.

C. Interprestasi Hasil Penelitian

Kinerja Dinas Pendapatan Daerah.
Berdasarkan hasil Analisis Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah selama 6 tahun terakhir dari tahun 2000 sampai 2005 sebesar 167,16% - 31,09% sedangkan Analisis Perkembangan Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah selama 6 tahun terakhir dari tahun 2000 sampai dengan 2005 sebesar 209,40% - 409,99%.



BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Bertolak dari hasil kinerja yang telah diuraikan pada Bah IV, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil Analisis Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah selama 6 tahun terakhir dari tahun 2000 sampai 2005 sebesar 167,16% - 31,09% sedangkan Analisis Perkembangan Target dan realisasi penerimaan retribusi daerah selama 6 tahun terakhir dari tahun 2000 sampai dengan 2005 sebesar 209,40% - 409,99%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan sedangkan penerimaan retribusi mengalami peningkatan. Melihat hal iti maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah dinilai belum efektif, sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah agar lebih meningkatkan lagi kinerja demi peningkatan pendapatan asli daerah.



DAFTAR PUSTAKA
Agus Sartono, 2001.Pengantar Manajemen Keuangan, Penerbit: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Agus Sabardi, 1994. Pengantar Manajemen Keuangan 1, Penerbit: YKPN, Yogyakarta.

Agus Sabardi, 2002. Pengantar Manajemen Keuangan 11, Penerbit: YKPN, Yogyakarta.

Abdul Halim, M.B.A, 1989.Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit: BPFE, Yogyakarta.

Abdul Halim, M.B.A, 2001.Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit: BPFE, Yogyakarta.

Binari Sinurat, SE, MM, 1998.Manajemen Keuangan, Penerbit: IPWI, Yogyakarta.

Enny Pudjiastuti, 1998. Manajemen Keuangan, Penerbit: YKPN, Yogyakarta.

Fathoni Abdulrahmat, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Penerbit PT. Rineke Cipta. Jakarta.

Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari. 2003. Buku II dan tahun 2004. Penerbit Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Bagian Hukum.

Nurhidayat, Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Penerbit CV. Nuansa Aulia. Bandung.

Sarwoko, 2002.Manajemen Keuangan, Penerbit: BPFE, Yogyakarta.

Suad Husnan, MBA., 2002.Manajemen Keuangan, Penerbit: YKPN, Yogyakarta.

Suad Husnan, MBA., 1996. Manajemen Keuangan, Penerbit: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

S. Munawir, 1979. Analisa Laporan Keuangan, Penerbit: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Suparmoko, 2002. Ekonomi Publik, Penerbit Andi. Yogyakarta.

No comments:

Post a Comment