Email/YM : julman_84@yahoo.com

Jumat, 24 September 2010

SKRIPSI : DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK PROVINSI PAPUA BARAT

DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK
PROVINSI PAPUA BARAT










KARYA TULIS

(Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat II Tahun 2010)




















OLEH

...........................
NIP. 130 683 117












KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2010

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Efektifitas Pelayanan Publik Provinsi Papua Barat”
Karya tulis ini merupakan salah satu persyaratan bagi ujian Dinas Tingkat II tahun 2010 sekaligus sebagai tolak ukur kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
Untuk itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :
1. Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum atas dukungan dan pembinaannya selama ini
2. Rekan-rekan kerja pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum atas motivasi dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat kekurangan, karena adanya keterbatasan sumber-sumber referensi yang dapat menunjang selesainya karya tulis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya masukan dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan penulisan ini.
Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pembaca dan sebagai bahan/referensi bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Manokwari, Mei 2010
Penulis












DAFTAR ISI

Halaman
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Identifikasi Masalah
C. Metode Penulisan
D. Sistematika Penulisan
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
BAB III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
BAB IV. P E N U T U P
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
















BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dewasa ini di daerah setelah berlakunya Undang-¬undang Pemerintahan Daerah untuk mendirikan Propinsi dan Kabupaten/ Kota baru adalah salah satu fenomena menarik untuk dikaji dan di cermati dalam hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Mulai dari pulau Sumatera dengan Propinsi Bangka Belitung dan Kepuluan Riau, Pulau Jawa dengan Propinsi Banten dan Madura, Pulau Sulawesi dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo, Pulau Maluku dengan Propinsi Maluku Utara, sampai ke Irian (terakhir diganti Papua) dengan Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Timur. Di pulau Kalimantanpun sebenarnya pernah dideklarasikan oleh masyarakat untuk pembentukan Propinsi baru di Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Propinsi Kotawaringin Raya (gabungan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat).
Berbagai alasan dikemukakan untuk menuntut adanya Propinsi dan Kabupaten/ Kota baru itu diantaranya, daerah memiliki potensi yang memadai secara ekonomi untuk menunjang pembagunan daerahnya, ingin mengelola sendiri pembiayaan pembangunan daerahnya atau luasnya wilayah geografis) daerah dan ingin memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat serta sejumlah alasan lainnya. Banyaknya tuntutan ini membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi atau Kabupaten Induk sedikit pusing dalam memilah mana yang harus diperhatikan terutama dalam kaitan penyediaan, pembenahan berbagai peraturan pemerintah, khususnya yang menyangkut dengan struktur pemerintahan dan DPRD baru bagi daerah yang telah resmi menjadi Propinsi dan Kabupaten/ Kota baru tersebut.
Dalam peraturan pemerintah, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, disebutkan bahwa pemekaran daerah berarti pemecahan wilayah daerah yang telah ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor di daerah. Pertimbangan faktor-faktor itu diantaranya; (1) kemampuan ekonomi, (2) potensi daerah (3) sosial budaya, (4) sosial politik, (5) jumlah penduduk, (6) luas daerah, dan (7) pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Tentunya tuntutan masyarakat untuk membentuk daerah-daerah baru harus mengacu kepada pertimbangan atau kriteria di atas, sebab bila tidak tepat pertimbangan yang diberikan untuk pemekaran daerah hanya akan memberikan makna yang "tidak penting" dan "tidak berarti" bagi masyarakat. Lebih lanjut H.A. Dj. Nihin, sehubungan dengan pemekaran daerah mengatakan bahwa:
"Aspirasi memekarkan daerah itu atas dasar pertimbangan yang tepat, misalnya dengan pemekaran daerah pusat pemerintahan dan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, partisipasi masyarakat akan bertambah dan lebih intensif dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Sedangkan bila timbulnya aspirasi itu lebih karena emosional, primordialisme dan semata-mata hanya ingin menjadi daerah otonom sendiri, tidak atas dasar persyaratan yang tepat, tidak memperhitungkan potensi sumber days yang ada, akan mempersulit kondisi masyarakat daerah tersebut, dan tidak akan menjamin pengembangan daerah kearah yang lebih balk, bahkan melemahkan tingkat ketahanan wilayah karena akan mendatangkan berbagai beban dan persoalan ".(H.A Dj Nihin, 2000).
Persoalannya adalah apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar¬benar kebutuhan daerah yang mendesak atau hanya keinginan segelintir kelompok elit lokal dengan motivasi menguasai sumber-sumber resorces daerah. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait erat dengan kebutuhan daerah yang mendesak tadi yaitu dengan indikator ingin lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pembangunan, dan melibatkan lebih banyak masyarakat kepada urusan-urusan untuk publik.
B. ldentifikasi Masalah
Dari gambaran keadaan latar belakang masalah diatas, yaitu tuntutan pemekaran daerah atas dua wilayah pembantu Bupati (Katingan dan Seruyan) dengan alasan luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dan perkembangan ekonomi daerah yang cukup signifikan telah direspon positif oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui; (1) peningkatan pelayanan, (2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, (3) percepatan pertumbuhan atau pembangunan daerah, (4) percepatan pengelolaan potensi daerah, (5) peningkatan ketertiban dan keamanan, dan (6) peningkatan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dengan demikian mengingat luasnya lingkup permasalahan yang ada dalam bidang pelayanan publik di kabupaten yang barn dimekarkan ini serta terbatasnya waktu, dana dan tenaga, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah " Sejauh manakah proses pemekaran Daerah PropindilKabupatenlKota terhadap pelayanan publik khususnya pelayanan di bidang pelayanan umum " ?.
C. Metode Penulisan.
Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Mardalis (1989, 26) metode penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Inipun diperkuat oleh Singarimbun (1989,'4) yang mengatakan bahwa penulisan deskriptif dimaksudkan untuk mengukur secara cermat fenomena sosial tertentu. Sedangkan penulisan kualitatif menurut Sumanto (1995, 11) lebih menitik beratkan pada kedalaman analisa terhadap permasalahan tertentu, dimana dilakukan secara bertahap dari kasus perkasus. Dengan demikian akan didapat pemahaman secara mendalam dan menghasilkan cara pemecahan yang mendalam pula. Lebih lanjut Afiff (1998, 4) menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang atau masalah sosial yang diamati. Sementara itu metode penulisan merupakan cara ilmiah yang dilaksanakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi dengan metode keilmuan. Lebih jauh Yermias T. Keban berpendapat tentang penulisan , bahwa :
"Penulisan sangat berguna untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah, efektivitas implementasi program, evaluasi suatu program atau policy yang dilakukan dengan cara ilmiah". (Yermias, 1995:1). 1).
Metode keilmuan merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sementara pendekatan empiris memberikan kerangka
pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Dengan demikian melalui cara ilmiah diharapkan data-data yang akan didapatkan dalam penulisan ini adalah data yang obyektif, valid dan realibel. Obyektif dalam arti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama, valid artinya adanya ketepatan antara data yang terkumpul dengan data pada obyek yang sesungguhnya terjadi, dan realibel berarti adanya ketetapan, keajegan dan konsistensi data yang didapat dalam penulisan. Ini berarti keberadaan metodologi merupakan suatu unsur keharusan didalam kits meneliti, menganalisa lingkungan sekitar agar didapat hasil yang seobyektif mungkin. Dengan menggunakan metode yang tepat didalam penulisan maka akan berarti :
Menghindarkan cara pemecahan masalah dengan cara berpikir yang spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu. Terlebih dalam ilmu-ilmu sosial yang variabelnya sangat dipengaruhi oleh sikap subyektifitas manusia yang mengungkapkannya.
Meningkatkan sifat obyektifitas dalam menggali kebenaran pengetahuan
yang tidak saja penting artinya Secara teoritis, tetapi juga sangat besar
pengaruhnya didalam kehidupan manusia.(H. Hadari Nawawi; 1987, 61).
Untuk itulah dalam penulisan ini penulis menempuh cara atau langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pendekatan Masalah.
Penulisan ini penulis akan melakukan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Secara normatif dengan melihat dan menelusuri mengenai norma-norma dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan tulisan dan bertujuan untuk :
Memperdalam pengetahuan tentang masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat mengetahui dan menguasai dengan sebaik mungkin.
Menegaskan kerangka pemikiran yang dijadikan landasan jalannya penulisan.
Mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga tidak keluar dari kerangka pemikiran yang dikembangkan.
Secara empiris, penulis berusaha melihat fakta-fakta yang ada dalam masyarakat mengenai masalah-masalah pemekaran daerah.
b. Sumber Data.
Sumber data dalam penulisan ini terbagi dalam 2 bagian yaitu
Data primer.
Data primer didapat secara langsung dilapangan melalui pengamatan dan wawancara.
Data sekunder.
Data sekunder sebagai bahan utama dalam penulisan ini didapat melalui study kepustakaan (research library) baik pada dokumentasi Pemerintah Daerah maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
c. Lokasi penulisan
Lokasi penulisan yang diambil adalah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten T-iRq.-!r (Sekretariat daerah), sejumlah Dinas/Unit
Kerja seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Perencanaan dan PembangpnXWRh~inasJPEr
Daerah. Se enta a di WbvUon Bar id diarbil h ya .masyarakat dan
tok,, ra n
MW .'7

Tehnik Pengumpulan Data.
Dalam rangka pengumpulan data baik yang bersifat primer maupun sekunder, langkah-langkah yang dilakukan adalah
1) Study Kepustakaan.
Study kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari, membaca, mencatat, mengutip pendapat para sarjana dari bahan yang diperlukan. Yang mana bahan dikumpulkan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penulisan.
Teknik Analisis Data
Sebagaimana penulis kemukakan diatas bahwa metode penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif, maka begitu juga menganalisis data-data yang didapat. Meskipun sebagian data yang didapat berupa data kuantitatif tetapi analisisnya dilakukan dengan menginterprestasi terhadap data, fakta dan informasi yang dikumpulkan melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris.
Interprestasi dan analisis data dalam rangka menguji hubungan antara variabel kebijakan ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut
Pengumpulan data; yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen, perpustakaan dan pengamatan serta wawancara
Penulisan data; dengan memperhatikan validitas, obyektifitas dan readibilitas ditempuh dengan prosedur.
2.1. Mengkategorikan data mana yang primer maupun data yang
sekunder dengan sistem pencatatan yang relevan.
2.2. Memberikan kritik atas data yang tersedia dalam pengertian
relevan atau tidak untuk digunakan (Nawawi, 2001; 25-26).
Interprestasi data; dengan melakukan analisis yang dalam dan cermat melalui pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman terhadap data, fakta, informasi yang telah dikumpulkan dan disusun.
Kesimpulan; yaitu penarikan kesimpulan atas hasil interprestasi dan analisis terhadap data-data yang dipergunakan.
D. Sistematika Penulisan
Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar
belakang atau landasan bergerak terhadap topik yang akan dibahas. Adapun maksud dan tujuan adalah untuk mengantarkan penulis dan pembaca kearah pokok pembahasan pada bab berikutnya. Dalam bab ini dibahas latar belakang, identifikasi masalah dan metode penulisan.
Bab dua menguraikan tinjauan pustaka penulisan yang dipakai untuk menguraikan apa yang akan ditulis atau kajian ilmiah. Dalam kerangka konseptual dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan konsep pemekarap,kebijakan dan pelayanan public.
Bab tiga berisikan pembahasan secara mendalam dengan memperhatiakn teori dan praktek yang ada.
Bab keempat tulisan ini akan di kemukakan kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan mengusulkan saran-saran.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kebijakan Publik
Pada dasarnya kebijakan publik tidak terlepas dengan masalah publik dan pemerintah yang salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan untuk memenuhi tuntutan seseorang atau sekelompok karena kondisi yang dihadapi. Hal ini terjadi karena adanya suatu kondisi yang tidak memuaskan sebagian masyarakat sehingga mendorong mereka untuk memuaskan sebagian masyarakat guna mengatasi melalui sistem yang dimiliki. Di sinilah dituntut kejelian pejabat publik untuk memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah publik yang dihadapi. Dan lebih jauh lagi tidak hanya memahami, tapi mengambil langkah langkah kebijakan yang tepat dan dapat memuaskan masyarakat yang dipimpinnya.
Banyak sekali kebijakan publik yang diartikan oleh beberapa ahli dari sudut pandang masing-masing, diantaranya Parker memberi batasan bahwa kebijakan publik adalah :
"Suatu tujuan tertentu, atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan dengan suatu subyek atau suatu tanjapan atas suatu krisis" (Santosa, 1988).
Carl Friedrik (sebagai v mana catatan kuliah Analisis Kebijakan Publik) menyatakan, kebijakan publik adalah :
"Suatu usulan arahan tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah guna mengatasi hambatan atau memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran".
Pendapat lain memberikan batasan :
"Kebijakan publik sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang
dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap
kondisi-kondisi sosial dan ekonomi" (Derby Shire, dalam Wibawa,
1994, 49).
Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa policy adalah hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik (Hofferbert dan Ricard, lbid).
Untuk memudahkan dalam memahami pengertian kebijakan, maka perlu diketahui beberapa karakteristik daripada kebijakan itu sendiri, antara lain :
Tindakan yang berorientasi pads maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
Merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan sendiri.
Apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dan sebagainya bukan sekedar apa yang dilakukan oleh pemerintah.
Bentuknya dapat bersifat positif (Budi Winarno, 1989, 4)
Dari gambaran diatas dapatlah disimpulkan bahwa karakteristik daripada kebijakan publik tersebut-mengandung maksud tujuan, arah dan pola tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dan tindakan itu mempunyai nilai yang positif. Kalau memperhatikan batasan-batasan diatas maka tidak disebutkan siapa pelaku kebijakan publik, namun di bagian lain dikatakan policy adalah produk akhir antara eksekutif dan legislatif. Lebih lanjut Hofferbert (dalam Wibawa: 1994, 50) menyatakan :
"Kebijakan publik adalah pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh legislatif, penentuan atau pengaturan yang dilakukan oleh eksekutif, penggunaan anggaran negara, dan jugs kegiatan apapun yang dilakukan oleh siapapun yang menjadikan masyarakat sebagai sasarannya".
Sementara itu (William N, Dunn, 1981, 70) sebagaimana dialih bahasa oleh Muhajir Darwin; 1987, 63-64, merumuskan -.
"Kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diforlumasikan dalam bidang-bidang isu yailu arah tindakan aktual atau potensial dari diantara kelompok masyarakat".
Dengan batasan dan pengertian ini menggambarkan bahwa kebijakan publik itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai norma-norma yang ada pada publik itu sendiri. Norma-norma tersebut menyangkut akan hal interaksi penguasa, penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah¬masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan analisis yang etis (Kumorotomo, 2004, 105).
Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik sangat tergantung dari intensitas kualitas dan ruang lingkup masalah publik yang dipersepsi dan diidentifikasi oleh pengambil kebijakan. Dengan demikian maka keberadaan atau kegagalan implementasi dari suatu kebijakan publik tidak sepenuhnya merupakan output aparat pelaksana akan tetapi lebih merupakan keberhasilan atau kegagalan pada tahap pengenalan. Lebih lanjut Dunn mengemukakan beberapa karakteristik masalah publik yang sangat membantu dalam perumusan masalah yaitu :
Interdependensi masalah kebijakan, yaitu masalah pada bidang tertentu berpengaruh terhadap pada bidang yang lain, artinya suatu masalah merupakan bagian dari suatu sistem masalah yang bersumber dari kondisi yang menimbulkan ketidakpuasan dari setiap kelompok.
Subyektivitas masalah kebijakan, yaitu masalah publik meskipun bersifat sangat obyektif tetapi dalam proses artikulasinya tetap merupakan hasil berpikir dan hasil interprestasi dari analisis atau pengambil kebijakan.
Artificial masalah kebijakan, dimana masalah tidak dapat dipisahkan dengan individu atau kelompok yang mengidentifikasikannya.
Dinamika masalah kebijakan, dalam arti bahwa masalah selalu berada
dalam suasana atau kondisi yang terns menerus berubah. Setiap masalah
dapat didefinisikan dengan berbagai cara, demikian pula pemecahannya.
Proses konversi dari masalah kebijakan yang berhasil diartikulasikan merupakan tahapan kedua yang bersifat kritis. Hal itu disebabkan karena para stakeholders yang terlibat dalam proses tersebut Aidak independen dalam arti sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap serta kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi
penetapan kebijakan (policy decision). Policy decision menurut Anderson dalam Wibawa adalah pemeliharaan alternatif rancangan kebijakan mana oleh para aktor yang terlibat dalam konversi dan ditetapkan untuk menjadi output kebijakan (Wibawa; 1994, 25).
Penetapan kebijakan yang diuraikan diatas dituangkan dalam beberapa bentuk yaitu (1). Model Deskriptif, yaitu menjelaskan atau meramalkan sebab dan akibat dari pilihan-pilihan kebijakan; (2). Model Normatif, identik dengan deskriptif namun dilengkapi dengan aturan dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian keuntungan manfaat dan nilai; (3) Model Verbal; yaitu menyangkut penyajian dalam bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami; (4). Model Simbolik, yaitu penyajiannya dalam bentuk simbol-simbol matematis dan (5). Model Procedural, yaitu menggunakan prosedur guna mewujudkan dinamika hubungan antara variabel kebijakan (William N. Dunn; 1994, 155-156).
Dari konsep-konsep kebijakan publik yang diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran yang di dapat, adalah bahwa dalam kebijakan publik terdapat beberapa komponen dan tahapan kebijakan, seperti dikatakan Eulau dan Prewit (dalam Manullang; 1998; 14-15) (1) Niat (intentions) yaitu tujuan-tujuan yang sebenarnya suatu tindakan, (2) Tujuan (Goals) yaitu keadaan akhir yang hendak dicapai, (3) Rencana atau usulan (plans of proposal) yaitu, cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, (4) Program, yaitu cara yang disahkan untuk mencapai tujuan (5) Keputusan atau pilihan (decision or choice) yaitu tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, dan (6) Pengaruh (effect) yaitu, dampak program yang dapat diukur, baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.
1. Aspek-Aspek Analisis Kebijakan
Suatu kebijakan yang baik, menurut Dunn (1995) harus melalui tahapan-tahapan kegiatan yaitu agenda setting, policy formulation, policy adaption, dan policy implementation serta policy assesment. Dari tahapan diatas yang paling rumit adalah menentukan "policy formulation", di dalamnya tercakup cara memformulasikan alternatif-alternatif kebijakan yang mampu memecahkan masalah-masalah, memilih alternatif-alternatif yang memadai dan efektif bila dilaksanakan dan sebagainya. Untuk itu.cara yang paling menguntungkan dalam memilih alternatif mana yang paling menguntungkan adalah melalui analisis kebijakan.
Sofian (2001) mengungkapkan bahwa proses analisis kebijakan bermaksud untuk memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan yang baik, atau merupakan usaha yang bersifat multi disipliner untuk memperoleh data informasi guna memberikan alternatif pemecahan suatu masalah. Dengan demikian bahwa menganalisa suatu kebijakan merupakan usaha untuk dapat merekomendasikan kebijakan. Usaha ini berawal dari penyajian secara cermat informasi yang menunjukkan adanya masalah kebijakan, yang mana informasi ini nantinya akan digunakan untuk membuat informasi tentang alterntaif kebijakan.
Untuk menentukan alternatif-alternatif mana yang akan dipilih, sudah barang tentu diperlukan kriteria-kriteria atau metode-metode tertentu. Lebih lanjut Dunn (2000) mengatakan; untuk menentukan alternatif terpilih, setidaknya ada 3 (tiga hal yang harus diperhatikan yaitu (1) affecfiveness, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan, (2) Efficiency, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia, dan (3) Adequasi, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup'memadai untuk memecahkan masalah yang ada.
Selanjutnya berkaitan dengan kriteria kebijakan ini Sofian (2001), mengemukakan bahwa kebijakan yang baik itu harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
Tehnical feasibility, yaitu kemampuan masing-masing alternatif untuk memecahkan masalah
Economic and financial possibility, yaitu alternatif yang mana yang mungkin dibiayai dari dana yang dimiliki.
Political viability, yaitu bagaimana resiko politik dari masing-masing alternatif
Administrarive capability, yaitu menyangkut kemampuan administrasi untuk mendukung kebijaksanaan tersebut.
Dari pendapat kedua ahli diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya alternatif kebijakan yang memadai dan efektif untuk dilaksanakan setidaknya harus memenuhi kriteria-kriteria kelayakan ekonomi dan finansial, sosial, tehnis, legal, administrasi dan politik. Di samping itu tidak kalah pentingnya perlu dipertimbangkan pula kriteria-kriteria efektifitas, efisiensi dan edequasi.
BAB III
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Evaluasi dan Analisis Dampak Kebijakan
Kegiatan evaluasi pada dasarnya mirip dengan pengawasan, pengendalian, supervise, kontrol dan pemonitoran hanya saja tujuannya yang berbeda-beda. Selanjutnya ketika kebijakan sampai pada program dan proyek yang diikuti tindakan fisik tentu menimbulkan suatu konsekuensi yaitu berupa hasil, efek atau akibat (Wibawa, dkk: 1994, 5)
Dunn (2000: 280) membagi konsekuensi kebijakan menjadi dua kategori yaitu output dan dampak. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu. Sementara dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan.
Jadi telaah mengenai dampak bertujuan untuk mengkaji akibat-akibat suatu kebijakan, atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai. (Santoso, 1988, 8). Atau menurut Wibawa (1994) analisis dampak memberikan perhatian yang lebih besar pada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. Jadi evaluasi dampak merupakan kerangka kebijakan berpikir yang dapat dipakai untuk melakukan evaluasi kebijakan setelah program dilaksanakan.
Dalam kaitannya dengan dampak sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga terjadi, ada yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan,. bahkan lebih dari itu setelah diimplementasikan juga muncul dampak yang talk terduga (Wibawa, dkk; 1994, 30).
Dalam analisis dampak, seorang analisis perlu mengetahui sebanyak mungki,n dampak kebijakan yang akan dianalisis, seperti. halnya penulisan untuk "i iniyaitu dampak adanya pernekaran daerah bagi Kabupaten Kotawafingin=Tin;-ur. Wibawa (1994) mengatakan lebih tepat disebut analisa
dampak sosial dan sebagai kerja intelekrtua harus bersifat empiris, tidak bias, rasional, handal dan sahih. Lebih lanjut Sofian (2001) menyebut bahwa analisis dampak sosial haruslah dilakukan secara logika empiris. Empiris dalam pengertian tidak hanya bersifat spekulatif hipotetik, melainkan mesti diuji dan didukung data yang validitasnya tidak diragukan. Rasional dalam arti sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan ahli yang diakui otoritasnya. Ini artinya hasil analisis, evaluator harus imbang, msalnya dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif dengan berbagai sudut pandang (Finsterbusch and Motz, 1980: 78).
Selanjutnya Finsterbusch and Motz, mengungkapkan beberapa kriteria dan langkah dalam memilih dampak yang dijadikan fokus analisisnya. Kriteria-kriteria tersebut adalah :
Peluang terjadinya dampak
Jumlah orang yang akan terkena dampak
Untung-rugi yang diderita subyek dampak
Ketersediaan data untuk melakukan analisis
Reklevansi terhadap kebijakan
Perhatian publik terhadap dampak kebijakan (Wibawa, dkk, 1994, 35)
B. Konsepsi Teoritik Pemekaran Daerah
Studi tentang wilayah atau daerah belum banyak namun batasan mengenai ilmu wilayah diartikan sebagai berikut :
"llmu wilayah adalah suatu ilmu yang mempelajari wilayah terutama sebagai suatu sistem, khususnya yang menyangkut hubungan interaksi dan interpendensi antara subsstern utama, ekosistem dengan sub sistem utama sosial sistem, serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut" (Sutam.i; 1997).
Lebih lanjut beberapa ahli mendefinisikan wilayah sangat berbeda satu sama lain karena kepentingan dan latar belakang yang berbeda pula. Sebagaimana dikutip dalam Hadi Sabari (1991, 4) dari beberapa pakar berikut ini :
Menurut TJ Wofter :
"Suatu wilayah adalah daerah tertentu yang di dalamnya tercipta homogenitas struktur dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antara faktor-faktor lingkungan dan demografi"
R.S. Platt, berpendapat :
"Suatu wilayah adalah daerah tertentu yang keberadaannya dikenal berdasarkan homogenitas umum balk atas dasar karakter lahan maupun huniannya".
P. Vidal dela Blache, berpendapat :
"Wilayah adalah tempat (domain) tertentu yang di dalamnya terdapat banyak sekali hal yang berbeda beda, namun secara artifisial bergabung bersama-sama, sating menyesuaikan untuk membentuk kebersamaan"
A.J. Herbertson, mengartikan
"Wilayah sebagai bagian dari bagian tertentu dari permukaan bumi
yang mempunyai sifat khas tertentu sebagai akibat dari adanya
hubungan-hubungan khusus antara komplek lahan, air, udara,
tanaman, binatang dan manusia sendiri".
Dan E.G.R Taylor yang melihat wilayah dari penampakan karakteristik memberikan batasan ;
"Sebagai suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kemampuan karakteristik atau properti yang menyatu"
Dari batasan dan pengertian diatas dapat dikelompokkan 3 (tiga) pandangan tentang wilayah yaitu dari sudut pandang Humaniora (kemanusiaan), natural fenomena (gejala alamiah) dan geographycal fenomena (gejala geografi). Dengan demikian dari pendapat¬pendapat diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa perwilayahan adalah usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi atau bagian dari permukaan bumi tertentu untuk tujuan yang tertentu pula dengan kriteria
seperti administratif, politik, ekonomi, sosial, kultural, fisik, geografis dan sebagainya. Selanjutnya perwilayahan tersebut membentuk organisasi dan kelembagaan dengan program berbagai variabelnya antara lain kepemimpinan, doktrin, program, sumber-sumber daya (Alam dan manusia) dan struktur intern lainnya (Joseph W. Eaton; 1986, 24)
Undang-Undang Nomor: 32 Tahun '2004 bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi intinya adalah memberikan kewenangan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pemikiran yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 adalah :
Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, kemandirian, menjaga keserasian hubungan dengan Pemerintah Pusat serta memperhatikan potensi dan keberagaman daerah.
Guna menghadapi persaingan global, jadi Daerah diberikan kewenangan
yang lugs, nyata dan bertanggung jawab.(Dirjen Otonomi Daerah, 2001).
Berlakunya Undang-Undang tersebut menyebabkan terjadinya perubahan yang fundamental terhadap elemen-elemen pemerintahan daerah serta memerlukan penataan-penataan yang sistematis. Elemen utama yang membentuk Pemerintah Daerah itu adalah :
Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada Daerah.
Adanya personil yaitu pegawai daerah untuk menjalankan urusan otonomi.
Adanya sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan pelaksanaan otonomi
Adanya unsur perwakilan rakyat yang merupakan perwujudan demokrasi di daerah
Adanya manajemen pelayanan umum (public service)
Lebih lanjut ada tujuan-tujuan yang ingin didapat dari adanya penataan, dan pendapat beberapa praktisi dan ahli terdiri dari :
Tujuan utama yaitu; bagaimana dengan penataan kewenangan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan dan manajemen urusan otonomi tersebut akan dapat memberdayakan Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan tugasnya sebagai Daerah Otonom dengan balk. (Dirjen Otda, 2001).
Tujuan politis yaitu; memposisikan Pemerinrah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik ditingkat lokal yang secara agregat akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pemberian Otonomi dan pembentukan institusi Pemerintah Daerah akan mencegah terjadinya sentralisasi dan mencegah kecenderungan sentrifugal dalam bentuk pemisahan diri.(Smith, 1985).
Tujuan administratif yaitu; mengisyaratkan Pemerintah Daerah akan mencapai efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam artian bertindak dan menggunakan dana publik tidak boros yang pada gilirannya dalam pemilihan umum yang akan datang tidak lagi mendapat mandat untuk menjalankan amanah masyarakat.(Dirjen Otda, 2001).
Dari uraian diatas pada dasarnya tersirat bahwa dimungkinkan adanya daerah otonom-daerah otonom baru diantaranya ditempuh melalui cara pemekaran daerah. Dimana pemekaran daerah dimaksud adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ; (1). Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (2). Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (3).Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (4). Percepatan pengelolaan potensi daerah; (5). Peningkatan keamanan dan ketertiban; (6). Peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah. (PP Nomor:129 Tahun 2000). Bila dikaji lebih jauh pemekaran daerah adalah tuntutan masyarakat untuk pembentukan daerah yang baru, dengan cara memisah diri dari kesatuan wilayah pemerintahan daerah tertentu.(H.A. Dj. Nihin, 2000). Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor:129 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pemekaran daerah adalah Pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah.
Dari pengertian dan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pemekaran daerah merupakan tuntutan sebagian dari masyarakat untuk memisahkan dirinya dari Daerah induknya membentuk suatu daerah barn balk itu Propinsi, Kabupaten atau Kota dengan alasan-alasan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-alasan tertentu mencakup yang bersifat lunak maupun keras terhadap Pemerintah Pusat..Yang bersifat lunak karena kondisi hubungan Pusat – Daerah, dimana Pusat terlalu kuat, atau bisa juga sikap Pusat yang menganaktirikan Daerah sehingga terjadi kurang mesranya hubungan Pusat – Daerah. Sedangkan yang bersifat keras lebih dikarenakan alasan-alasan yang bersifat politik yaitu ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk negara barn.
C. Konsepsi Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Isu Desentralisasi dan otonomi daerah adalah isu yang paling aktual setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daya tarik tersebut tidak hanya karena desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi, tetapi lebih dititik beratkan pada kebijakan pemerintah Orde Baru yang sangat sentralistik. Konsep desentralisasi memiliki dua pengertian yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administratif. Desentralisasi politik diartikan sebagai penyerahan kewenangan yang melahirkan daerah-daerah otonom, sedangkan desentralisasi administratif merupakan penyerahan kewenangan pelaksanaan implementasi program yang melahirkan wilayah-wilayah administratif, atau dengan kata lain pendelegasian sebagian dari wewenang untuk melaksanakan program terhadap tingkat yang lebih bawah. (Ichlasul Amal; 1990, 8).
Kebutuhan terhadap desentralisasi menurut Cheemo and Rondinelli (1983, 10) didorong oleh beberapa faktor, yaitu:
Kegagalan atau kurang efektifnya perencanaan yang terpusat dan pengawasan sentral dalam pembangunan
Lahirnya teori-teori pembangunan yang lebih berorientasi kepada kebutuhan manusia.
Semakin kompleksnya permasalahan masyarakat yang tidak mungkin lagi dikelola secara terpusat.
Lebih lanjut Ryass Rasyid mengatakan tentang desentralisasi bahwa "negara yang sentralistik cenderung tidak mampu menjawab secara cepat dan tepat semua kebutuhan berbagai kelompok masyarakat dan daerah" Paradigms pemerintahan dewasa ini berubah dengan pesat dan ads 5 (lima) pokok perubahan itu, yaitu :
Sentralisasi ke desentralisasi perencanaan pembangunan.
Pemerintahan besar ke pemerintahan kecil (Big Goverment ke Small Government)
Peningkatan Tax ke penuntunan Tax
Privatisasi pelayanan (service), dan
Social capital ke individual Capital (Rasyid; 1997, 8)
Pandangan tersebut adalah langkah antisipasi menyikapi perubahan (globalisasi dan demokratisasi) yang melanda kawasan dunia. Maka terhadap kekuatan tersebut bagi negara yang terbentuk kesatuan maupun federal jawabannya adalah "Desentralisasi". Setiap makhluk hidup memerlukan otonomi, demikian juga kelompok termasuk negara dan daerah memerlukan otonomi. Jadi otonomi adalah-. Suatu kesatuan social di namakan otonomi manakala terdapat suatu kesatuan tertentu, yang bebas bertindak atau memilih untuk bertindak, atau tidak melakukan jika menyukai untuk melakukannya (Susilo; 2000, 8).
Selanjutnya Tri Ratnawati mengklasifikasikan 4 (empat) tujuan utama desentralisasi, yaitu; (1) Bidang Ekonomi; dalam rangka mengurangi: cost dan menjamin pelayanan publik lebih tepat sasaran; (2) Bidang Politik; dalam upaya mengembangkan grassroots democracy dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh pusat serta diharapkan mencegah disintegrasi nasional; (3) Bidang administrasi; dalam rangka red tape birokrasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif; (4) Bidang Social Budaya; mengembangkan kebhinekaan dan budaya lokal (Jurnal Otonomi Daerah; 2002, 2).
Sementara itu menyangkut otonomi, secara filosofis ideologic dipandang sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan tumbangnya partisipasi yang lugs bagi masyarakat dan mendorong agar daerah mampu membuat keputusan secara mandiri tanpa harus tergantung kepada pemerintah pusat (Siti Zuhro-, 1990, 18). Arti pentingnya otonomi juga dikemukakan oleh Kenichi Ohmae ialah otonomi adalah kata kunci untuk
memajukan perekonomian negara untuk masa-masa kedepan. Dan batas negara akan ditembus oleh 4 (empat) faktor yaitu investment, individual consumers, Industri and information. (Jurnal Otonomi Daerah; 2004, 18).
Mencermati secara empiris pandangan dan uraian diatas menunjukkan bahwa desentralisasi dan otonomi dalam kaitannya perkembangan kedepan tidak dapat ditunda lagi pelaksanannya. Artinya berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan banyaknya tuntutan daerah akan Daerah Otonom yang barn tentu dengan maksud penjabaran dari desentralisasi dan otonomi itu sendiri. Mekanisme dan pola yang sangat sentralistik selama ini dalam hubungan pemerintah Pusat-Daerah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Akan tetapi persoalannya dalam kasus kita di Indonesia, desentralisasi dan otonomi ini apakah sudah merupakan komitmen yang kuat oleh pemerintah dan masyarakat? Ternyata dalam penulisan evaluasi percontohan otonomi daerah terdapat dua kecenderungan, yaitu; Pertama; Pemerintah pusat dan Provinsi belum sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan otonomi di kabupaten/Kota, dan Kedua; dianutnya sistem pemerintahan daerah yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi membawa implikasi yang besar terhadap kelembagaan di daerah, yaitu dua kepentingan yang berbeda diterapkan bersama oleh pimpinan pemerintah di daerah (Jurnal Otonomi Daerah; 2004, 32).
D. Konsepsi Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah isu yang sangat krusial dan menarik untuk selalu didiskusikan. Dimana dalam prakteknya selalu saja publik berada pada posisi tawar yang tidak seimbang dengan pemerintah. Pemerintah sebagai pemeran utama birokrasi cenderung membuat peraturan yang berbelit-belit dan rumit.
Ramlan Surbakti (2001), mengklasifikasi ada 4 (empat) kategori pelayanan publik, yaitu :
Pelayanan administrasi, seperti pemberian berbagai pelayanan umum dan identitas penduduk
Pelayanan infrastruktur, seperti jalan raga, jaringan irigasi, transportasi dan lain-lain.
Pelayanan kebutuhan dasar, seperti sandang, pan'gan, air minum, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dan lingkungan bersih.
d. Pelayanan penerimaan daerah, seperti Pendapatan Ash daerah (Kompas, 2 September 2001)
Dalam kaitan dengan penulisan ini pelayanan publik yang dimaksudkan termasuk kategori pelayanan administratif dimana birokrat yang menjalankan dan mengoperasikan tanggungjawabnya tidak berfungsi secara ideal, bahkan tumbuh menjadi "sekrup" pada mesin pemerintahan yang besar. Padahal dalam konsep Max Weber, hadirnya birokrasi dimaksudkan untuk membatasi wewenang penguasa yang berlebihan dan meningkatkaan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Beberapa pandangan pendapat pemerhati dan ilmuwan sosial serta praktisi tentang birokrasi dalam kaitan dengan pelayanan publik mengungkapkan keinginan seperti apa yang ditulis oleh Osborne dan Gaebler, dalam bukunya Reinventing Government yaitu sepuluh model alternatif untuk birokrasi agar memberi pelayanan publik yang balk. Pertama; sebagai pembuat kebijakan pemerintah seharusnya bisa menjadi pengarah, daripada ngotot menjadi pelaksana. Kedua; pemerintah sebagai milik masyarakat harusnya memberdayakan masyarakat. Ketiga; pemerintah sebagai institusi yang hidup di era kompetisi harusnya menyuntikkan semangat kompetitif kebenak aparatur pemerintahan dan organisasi pelayanannya. Keempat; unit-unit pemerintahan sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi seharusnya lebih bebas berkreasi, bukannya dipasung dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang kaku. Kelima; sebagai "pabrik" yang berorientasi hasil, pemerintahan seharusnya lebih mementingkan hasil yang akan dicapai daripada terlalu terfokus pada masukan. Keenam; sebagai abdi masyarakat idealnya pemerintah lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan masyarakat daripada kepentingannya sendiri. Ketujuh; sebagai badan usaha pemerintah harus pandai mencari peluang untuk memperoleh devisa. Kedelapan; selaku lembaga yang memiliki daya antisipatif pemerintah harus mampu mencegah timbulnya masalah. Kesembilan; sebagai pemegang kewenangan desentralisasi pemerintah mestinya menggeser pola kerja hierarki yang selama ini dianut kearah model kerja partisipatif dan kerja sama. Kesepuluh; sebagai pihak yang berorientasi kepada pasar, pemerintah seharusnya berusaha mendongkrak perubahan lewat penguasaannya terhadap mekanisme pasar.(David Osborne dan Ted Gaebler; 1996). Secara umum mereka menyatakan bahwa pelayanan publik mutlak menjadi milik publik artinya


mereka berhak mendapatkannya karena memang tugas birokrat melayani publik. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah pelayanan publik yang baik dan memuaskan publik dan apakah ukuran atau indikator kinerja dari pelayanan publik oleh organisasi publik ?. Persoalan ini timbul manakala masing-masing pihak merasa belum mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan birokrat merasa dirinya sudah berbuat dan memberikan pelayanan yang baik kepada publik.
Adanya dua titik yang berbeda tersebut, Agus Dwiyanto menilai perlunya indikator kinerja untuk menilai kualitas pelayanan publik dan organisasi publik harus memiliki tujuan dan misi organisasi. Indikator kinerja, tujuan dan misi organisasi diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan untuk publik. Indikator tersebut adalah :
Produktivitas, pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output oleh suatu organisasi publik atau swasta.
Kualitas layanan (quality of service); Kualitas layanan membentuk image masyarakat terhadap organisasi publik. Apabila masyarakat pugs dengan layanan yang diberikan maka image positif yang tercipta, sebaliknya bila ketidakpuasan yang diterima maka image negatiflah yang melekat pada organisasi publik.
Responsivitas (responsiveness); yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Responsibilitas (responsibility); penilaian terhadap organisasi publik yaitu mencocokkan pelaksanaan kegiatan dan program dengan prosedur administrasi dan ketentuan-ketentuan yang ada pada organisasi.
Akuntabilitas (accountability); penilaian yang dilakukan oleh berbagai
komponen masyarakat (wakil rakyat, pejabat politik, tokoh masyarakat)
dimana hasilnya dijadikan alat untuk menilai akuntabilitas organisasi
publik. (Agus Dwiyanto, 1995)
Lebih lanjut Lenvine dkk (1990) menyebutkan diperlukan tiga konsep untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu ; responsiviness, responsibility dan accountability
Sementara itu Warsito Utomo menilai dari sisi mengapa organisasi publik umumnya buruk pelayanannya ? Dikatakannya kembalikan fungsi birokrasi kepada fungsi yang sebenarnya yaitu sebagai public service dan
ketidakmampuan birokrasi menjadi atau memberikan pelayanan publik dikarenakan :
"Pertama, birokrasi berada dan bekerja pada lingkungan yang hirarkis,birokratis, monopoles dan terikat oleh political authority, akibatnya kaku atau rigid, following the instruction,dan tidak memiliki inisiatif serta kreatifitas. Kedua, birokrasi sarat dengan tugas dan fungsi yang tidak terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan sehingga membuatnya tidak lincah bergerak" . (Kedaulatan Rakyat, 15 Pebruari 2002).
Sementara itu Ratminto, dengan mengacu pada pendapat beberapa ahli dan peraturan menteri mengindentifikasi indikator kinerja organisasi publik khususnya Pemerintah Daerah, dengan dua sisi pandang yaitu orientasi pada hasil dan orientasi pada proses (Ratminto, 2001)
1. Indikator kinerja yang berorientasi pada hash mencakup;
Efektivitas; tercapainya tujuan organisasi secara maksimal yang mengacu pada vise organisasi
Produktivitas; rasio keluaran layanan organisasi publik melebihi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Efisiensi; perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kepuasan, seberapa jauh organisasi publik memenuhi kebutuhan pegawai dan masyarakat.
Keadilan-, cakupan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dapat seluas mungkin merata di dapat oleh masyarakat dan mereka diperlakukan secara adil.
2. Indikator kinerja yang berorientasi pada proses mencakup;
Responsivitas, kemampuan organisasi publik menangkap secara jell apa yang menjadi harapan, keinginan, aspirasi dan tuntutan costumer.
Responsibilitas; seberapa jauh tingkat kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas; ukuran kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan ukuran-ukuran diluarnya (masyarakat dan stakeholders lainnya).
Keadaptasian; ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi publik terhadap perubahan lingkungan yang terjadi.
Kelangsungan hidup; seberapa jauh kemampuan organisasi publik (pemerintah daerah) bersaingan dan berkembang dalm kompetisi yang sehat dengan daerah lainnya.
Keterbukaan (transparasi); prosedur dan tatacara pemerintahan khususnya dalam mendapatkan pelayanan publik misalnya dapat diketahui oleh publik, secara terbuka. Terbuka dimaksudkan diketahui, dipahami balk diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat.
Empati, perlakuan dan perhatian yang tutus dari aparatur terhadap isu¬isu yang berkembang di masyarakat (Ratmindo, 2001).
Selanjutnya Agus Pramusinto, berpendapat perlunya birokrasi direformasi untuk menghilangkan citra buruk terhadapnya. Sebab dimata publik, birokrasi adalah lembaga yang selalu berbelit-belit, tidak ramah, korup dan sewenang-wenang. (Kedaulatan Rakyat, 17 Pebruari 2002).
Terhadap semua pendapat diatas, dalam kaftan dengan penulisan ini yaitu memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi, maka keinginan yang dikehendaki dengan terjadinya pemekaran daerah adalah masyarakat semakin dekat secara jarak dengan pusat pemerintahan (Kabupaten) dan mendapatkan pelayanan yang "wajar" dari Birokrat dengan indikator tepat waktu, biaya ringan, transparan dan akuntabilitas serta empati terhadap publik. Jadi pelayanan publik adalah suatu bentuk jasa yang diperoleh oleh masyarakat dari pemerintah, dimana mereka mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur akan adanya jasa tersebut.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian-uraian di atas yaitu dengan ada Pemekaran Daerah ternyata membawa dampak bagi masyarakat dan Pemerintah. Dampak yang terjadi adalah dampak yang diharapkan bersifat langsung dan tidak langsung, dan dampak yang tidak diharapkan yang juga bersifat langsung dan tidak langsung. Salah satunya dampak yang terjadi tersebut adalah di bidang pelayanan publik dalam hal ini pelayanan perijinan dan surat-surat penting lainnya, berupa Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Tanda Usaha, Akte Kelahiran dan sertifikat tanah. Ternyata dengan Pemekaran D er h bagi suatLt daerah yang sangat lugs wilayah seperti Kabupaten in 1#6r dapat meningkatkan pelayanan publik dalam arti wilayah yang mengecil memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu. Sementara bagi pemerintah adanya rentang kendali manajemen pemerintahan dan biaya operasional pemerintahan yang berkurang atau dapat dikendalikan lebih efektif dan dihemat.
Secara rinci beberapa kesimpulan yang dapat diambil atas hasil penulisan penulis di lapangan sebagai berikut:
Pemekaran Daerah di Provinsi Papua Barat, membawa dampak yang diharapkan balk langsung maupun tidak langsung dan dampak yang tidak diharapkan juga yang bersifat langsung dan tidak langsung bagi masyarakat dan Pemerintah.
Dampak yang diharapkan tersebut langsung memberi manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik. Sementara dampak yang tidak diharapkan lebih banyak ke pihak Pemerintah dengan besarnya biaya yang dikeluarkan sebagai daerah barn. Namun pengeluaran biaya dimaksud bila dibandingkan ke depan, manfaat untuk masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik jauh lebih besar manfaatnya yang akan didapat.
Pelayanan publik yang dilakukan dalam penulisan ini 'adalah di bidang pemberian pelayanan kepada Masyarakat oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat. Dimana dengan adanya Pemekaran Daerah,
memperpendek jarak yang ditempuh masyarakat dan memperkecil biaya yang dikeluarkan untuk pergi ke pusat pelayanan di Kabupaten baru.
Dengan demikian dampak yang langsung diperoleh adalah efisiensi biaya, efisiensi waktu, dan kesempatan kerja yang tidak terbuang akibat mengurus pelayanan publik yang dulunya sangat jauh. Sebaliknya dampak yang tidak diharapkan dan langsung oleh masyarakat tidaklah terlalu merugikan bila dibandingkan manfaat yang diperoleh dengan adanya pemekaran daerah.
Masing-masing Kabupaten Baru sebagai suatu daerah otonom yang baru, di samping adanya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan juga menghadapi dampak yang tidak terduga terutama yang berkaitan dengan internal masing-masing daerah seperti kurang tersedianya SDM yang handal dan profesional, kecilnya PAD, minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki dan belum jelasnya batas wilayah daerah otonom tersebut yang pada gilirannya berkorelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik.
B. Saran
Dari beberapa kesimpulan dan analisis penulis yang diuraikan di atas, selanjutnya penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah termasuk Provinsi/Kabupaten yang baru, juga masyarakat, dalam usaha meningkatkan pernberian pelayanan publik dan mempercepat ketertinggalan daerah dalam pembangunan, sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan didapat suatu gambaran bahwa pelaksanaan pelayanan publik perlu ditingkatkan lagi intensitas kerja, dalam pengertian cepatnya penyelesaian oleh petugas.
3. Daerah Kabupaten baru dituntut untuk secara cermat memperhatikan dampak-dampak dengan adanya pemekaran daerah, misalnya isu-isu yang mendesak untuk Kabupaten baru seperti kapabilitas organisasi Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan internal dan eksternal Kabupaten baru (potensi yang dimiliki dan political will Kabupaten Induk terhadap
Kabupaten baru), dan isu mengantisipasi meningkatnya tuntutan-tuntutan masyarakat sebagai daerah otonom yang baru.
Sebagai daerah yang baru tidak mesti semua dings langsung dapat dibentuk, tetapi menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah. Sesuai hakekat adanya pemekaran daerah salah satunya meningkatkan pelayanan publik, maka dings-dings yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat diprioritaskan untuk dibentuk, seperti Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Kehutanan dan Perkebunan, serta Pertanian dan Perikanan.
Kiranya Kabupaten Induk dapat mendukung sepenuhnya tumbuh dan berkembangnya Kabupaten baru, seperti pelimpahan wewenang, dukungan dana sebagaimana diatur oleh Undang-Undang pembentukan Kabupaten baru.
Kabupaten baru sejak awal hendaknya segera menyusun dan membuat rencana strategic pembangunan untuk menjadi pegangan dan pedoman bersama oleh semua pihak, guna percepatan pembangunan di daerah.
DAFTAR PUSTAKA
Bryant, Coralie dan Louise G. White, 1987, Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, LP3ES, Jakarta.
Catanese, Aj, Snyder, JC, 1979, Pengantar Perencanaan Kota, alih bahasa Sasongko, 1996, Erlangga, Jakarta.
Considine, Mark, 1994, Public Policy: A Critical Approach, Macmillan Education Australia PTY LTD, Melbourne.
Danim, Sudarwan, 2000, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta.
Darwin, Muhadjir, 1995, Tahap-tahap Perumusan Makalah, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta.
Dunn, William N, 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, UGM Press, Yogyakarta.
Dwiyanto, Agus, 1995, Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Publik untuk Pembangunan Daerah, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian,Kependudukan UGM Yogyakarta.
Dye, Thomas R, 1972, Understanding Public Policy, Englewood, Diffs, New Jersey Prentice Hall, Inc.
Imawan, Riswandha, 2000, Metode Penelitian Sosial, Program Studi Ilmu Politik, Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta.
Ilhami, 1990, Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
Islamy, Irfan, 2001, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Jones, Charles 0, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Rajawali Press, Jakarta.
Kaho, Josef Riwu, 2002, Prospek Otonomi Daerah: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Rajawali Press, Jakarta.
Peratpran P,erupdangan dan Dokumen Resm e
P rintah kk---7
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar